Probolinggo – seputarnegeri.com
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) pelayanan administrasi kependudukan di desa di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa hingga Kamis (25-27/10/2022).
Kegiatan ini diikuti oleh 330 petugas administrasi kependudukan di desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo yang dibagi 3 (tiga) hari. Untuk hari pertama diikuti oleh 140 petugas administrasi kependudukan di desa yang belum melaksanakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) desa. Sedangkan hari kedua dan ketiga masing-masing akan diikuti 95 petugas administrasi kependudukan di desa yang sudah melaksanakan SIAK desa.
Untuk hari pertama dihadiri narasumber dari Polres Probolinggo terkait dengan pungli dan gratifikasi serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo terkait penyalahgunaan data. Sementara hari kedua dan ketiga dihadiri narasumber Pengelola Database Kependudukan (Administrasi Database) Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo terkait bimtek operator tentang SIAK desa. Terutama berkaitan dengan bagaimana cara mengupload data dan langkah-langkahnya.
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris mengungkapkan dengan bimtek pelayanan administrasi kependudukan di desa ini diharapkan semua desa dapat memfasilitasi warga masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
“Masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke Kantor Dispendukcapil, cukup ke kantor desa untuk mengurus dokumen kependudukan. Karena semua dokumen kependudukan selain KTP Elektronik dan KIA dapat diajukan dan dicetak di desa,” ungkapnya.
Apabila ini dapat terlaksana jelas Munaris, maka akan sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan gratis. “Kegiatan ini bertujuan sebagai peningkatan tertib administrasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan di desa,” tegasnya.
Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan tujuan penyelenggaraan adminduk antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
“Administrasi kependudukan juga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses serta digunakan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan sektor terkait di pemerintahan,” katanya.
Menurut Heri, dalam praktiknya masih banyak masyarakat di pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan adminduk, minimnya pemahaman tentang adminduk, kondisi geografis yang terpencil dan transportasi yang sulit. Kendala layanan adminduk seperti ini akan berdampak pada timbulnya beberapa oknum yang memanfaatkan situasi yang sulit ini dengan meminta imbalan/upah.
“Pemerintah Desa agar membantu atau memfasilitasi semua warga masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, karena semua layanan publik dan bansos harus berdasarkan NIK,” jelasnya.
Heri menambahkan pelayanan yang paling dekat ke masyarakat dan sangat membantu masyarakat adalah paket pedes (pelayanan adminduk di desa) sehingga perlu diperluas ke semua desa dan kelurahan.
“Sampai dengan saat ini sudah 190 desa yang melaksanakan pelayanan adminduk di desa dari 325 desa dan 5 kelurahan. Mohon agar semua desa segera melaksanakan pelayanan adminduk di desa,” pungkasnya. (wati)
0 Comments